Suarainspiratif.com,
Jakarta, . Indonesia – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memblokir layanan ekspor 176 eksportir karena tidak mematuhi ketentuan memarkir hasil ekspornya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023.
Dari data per 31 Desember 2024, baru 77 eksportir yang memenuhi kewajiban penempatan devisa hasil ekspor (DHE) ke sistem keuangan dalam negeri. Sedangkan sisanya sebanyak 99 eksportir masih ditangguhkan pelayanan ekspornya.
“Jadi yang dikenakan sanksi pemblokiran ada 176 eksportir. Masih berstatus pemblokiran sebanyak 99 eksportir, 77 eksportir sudah memenuhi kewajiban dan sudah dibuka blokirnya,” kata Kepala Subdit Impor DJBC, Chotibul Umam saat konferensi pers di acara tersebut. Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Jumat (10/1/2025).
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, pemblokiran tersebut merupakan hasil sinergi Bank Indonesia dan DJBC dalam mengawasi eksportir dalam memenuhi kewajiban parkir dolarnya di dalam negeri.
“Jadi yang memantau DHE sebenarnya BI, itupun kita online untuk melakukan blokir dan buka blokir, kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait,” tegas Nirwala.
Seperti diketahui, dalam PP 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) hasil eksploitasi, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam (SDA) terdapat ketentuan sanksi bagi yang tidak mematuhi aturan, yakni berupa penghentian ekspor.
“Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan,” tegas PP tersebut.
Eksportir wajib menyimpan minimal 30% selama minimal 3 bulan sejak penempatan pada Rekening Khusus DHE SDA. Ketentuan mengenai batasan nilai ekspor APD yang dikenakan DHE SDA minimal US$ 250.000 atau setaranya.
“Penempatan DHE SDA pada Rekening DHE SDA Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran APD,” tulis aturan tersebut.
|
Foto: konferensi pers kinerja DJBC 2024 dan strategi 2025, kiri-kanan; Chotibul Umam Kasubdit Impor, M. Aflah Farobi Direktur Pendapatan dan Perencanaan Strategis, Nirwala Dwi Heryanto Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, Gatot Heroe Hernanda Kasubdit Penindakan Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Jumat (10 /1/2025). . Indonesia/Arrijal Rachman
Konferensi pers kinerja DJBC 2024 dan strategi 2025, kiri-kanan; Chotibul Umam Kasubdit Impor, M. Aflah Farobi Direktur Pendapatan dan Perencanaan Strategis, Nirwala Dwi Heryanto Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, Gatot Heroe Hernanda Kasubdit Penindakan Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Jumat (10 /1/2025). . Indonesia/Arrijal Rachman
|
(dce)
Artikel Berikutnya
Enggan Simpan Dolar di RI, 69 Eksportir Diblokir Bea Cukai!
