Suarainspiratif.com,
Jakarta, . Indonesia – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, di Istana Merdeka, Selasa (7/1/2025). Rapat tersebut membahas peningkatan penerimaan negara melalui pajak.
“Jadi hari ini yang kita bahas adalah bagaimana cara meningkatkan pendapatan negara,” kata Wakil Ketua sekaligus anggota DEN Mari Elka Pangestu, saat memberikan keterangan pers, dikutip Rabu (8/1/2025).
Ia mencermati laporan Bank Dunia pada Desember lalu yang menemukan tax gap atau selisih antara pendapatan dan dana yang diperoleh sebenarnya mencapai 6,4% dari PDB. Jumlah tersebut setara dengan Rp1.500 triliun dengan rincian 3,7% dari kesenjangan kepatuhan dan 2,7% karena kebijakan.
“Yang kami tekankan tadi adalah pentingnya meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dengan memperbaiki administrasi dan juga mengurangi penghindaran pajak,” ujarnya.
Sehingga menekankan pentingnya program digitalisasi sehingga dapat meningkatkan administrasi perpajakan, mengurangi penghindaran pajak, dan meningkatkan kepatuhan.
“Karena intinya tidak ada gunanya menaikkan tarif pajak jika tidak terjadi kepatuhan,” ujarnya.
Saat ini, langkah yang dilakukan pemerintah yaitu modernisasi melalui sistem administrasi Coretax untuk melayani administrasi perpajakan secara digital. Melalui sistem ini, wajib pajak dapat mendaftar, melaporkan, dan membayar pajak secara elektronik mulai dari pajak pertambahan nilai (PPN).
“Jadi, untuk meningkatkan pemungutan pajak, data tersebut juga perlu dihubungkan dengan digital ID siapa wajib pajaknya dan data-data lain yang dapat membantu profil wajib pajak sehingga meningkatkan pemungutan pajak,” lanjutnya.
Dalam pertemuan tersebut, lanjut Mari Elka, Presiden Prabowo telah menyetujui pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital yang akan mengawasi pelaksanaan tiga elemen penting digitalisasi.
“Pertama ID digital, kedua pembayaran digital, dan pertukaran data,” imbuhnya.
MenPANRB Rini menyampaikan kesiapan sejumlah kementerian untuk melakukan transformasi digital. Dalam menjalankan transformasi tersebut, Rini mengatakan sejumlah aspek penting yang harus diperhatikan, salah satunya infrastruktur publik digital (DPI).
“Mudah-mudahan dengan landasan ini, transformasi digital kita mampu membantu kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan Dewan Ekonomi Nasional,” kata Rini.
(emy/haa)
Artikel Berikutnya
Mantan Direktur Bank Dunia Berikan 'Peringatan' Tentang Dampak Resesi AS terhadap RI
