Suarainspiratif.com,
Jakarta, . Indonesia – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membuka suaranya mengenai pemotongan anggaran sekitar Rp81 triliun dalam pelayanannya, untuk langit -langit anggaran 2025. Dia berencana untuk mengirimkan ulasan tinjauan alias.
Dody menjelaskan bahwa dari surat terakhir yang diterima dari Menteri Keuangan, dikonfirmasi bahwa ia diminta untuk melakukan efisiensi senilai Rp 81 triliun. Tetapi kemudian secara bertahap akan melakukan tinjauan anggaran. Sebagai catatan, langit -langit anggaran Departemen Pekerjaan Umum sebelumnya ditetapkan pada RP110,95 triliun untuk 2025.
“Tapi secara bertahap kami akan meninjau, mana yang harus kami lakukan kembali, kami mengirimkannya,” katanya, di Kompleks Istana Presiden, Senin (3/2/2025).
“Seperti halnya, di mana kami harus kembali ke bawah, kami akan menyampaikannya kembali,” katanya.
Karena, katanya, prioritas saat ini tentang bagaimana program di Kementerian Pekerjaan Umum dapat mendukung penyembahan diri makanan, baik pengembangan irigasi maupun jalan regional.
“Itu adalah paket di sana ada irigasi, ada jalan regional. Nanti kita akan menyerahkan terlebih dahulu. Jadi secara bertahap, Tuhan bersedia, tidak akan ada perubahan pada program kami ke depan pada tahun 2025,” kata Dody.
Pada kesempatan yang sama, kepala Ikn Authority Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa ia akan menulis kepada Menteri Keuangan sehingga para anggota tidak dipangkas. Dia bahkan meminta agar anggota untuk pembangunan IKN terus ditambahkan sesuai dengan keputusan pertemuan sebelumnya.
Menurutnya, instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 mengenai efisiensi pengeluaran dalam implementasi APBD/APBD 2025 dibuat sebelum keputusan Ratas yang diadakan pada 21 Januari 2025.
“Jadi nanti kami akan mengirim, kami telah diminta untuk mengirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan sesuai dengan apa yang disetujui oleh Presiden, Rp 6,3 triliun plus Rp. 8,1 triliun,” kata Bekuuki.
Menurut Bekuuki, Oikn awalnya mendapatkan alokasi langit -langit anggaran sebesar Rp 6,3 triliun. Namun, dalam keputusan pertemuan untuk memulai pekerjaan proyek infrastruktur untuk lembaga peradilan dan legislatif di IKN, anggaran sebesar Rp 8,1 triliun diperlukan.
Foto: Kepala Oikn Basuki Hadimkepala Oikn Basuki Hadimuljono (kiri kedua) bersama dengan sejumlah menteri setelah pertemuan terbatas dengan Presiden Prabowo, di Istana Negara, terkait dengan IKN, Senin (3/2/2025). ( . Indonesia/Emir) Uljono bersama dengan sejumlah menteri setelah pertemuan terbatas dengan Presiden Prabowo, di Istana Negara, terkait dengan IKN, Senin (3/2/2025). ( . Indonesia/Emir)
Kepala Oikn Basuki Hadimuljono (kiri kedua) bersama dengan sejumlah menteri setelah pertemuan terbatas dengan Presiden Prabowo, di Istana Negara, terkait dengan IKN, Senin (3/2/2025). ( . Indonesia/Emir)
|
(DCE)
Artikel berikutnya
Menteri Pekerjaan Umum Periksa Kemajuan Underpass Joglo Surakarta, dengan percaya diri selesai Desember