Suarainspiratif.com,
Medan (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Utara Penrad Siagian mengatakan perlu strategi khusus mengenai pencegahan di tingkat daerah untuk memutus rantai perdagangan manusia.
“Korban human trafficking banyak yang berasal dari daerah. Pemerintah daerah harus terlibat dalam strategi pencegahan, agar anak bangsa ini tidak mudah terjebak sindikat,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Medan, Kamis.
Ia menyoroti perbedaan signifikan antara data pekerja migran yang dirilis Bank Dunia dengan data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang menunjukkan potensi banyak pekerja ilegal menjadi korban perdagangan manusia.
Data Bank Dunia pada tahun 2017 mencatat terdapat 9 juta WNI yang bekerja di luar negeri, sedangkan BP2MI hanya mencatat 3,6 juta pekerja migran resmi.
Selisih 5,4 juta pekerja tersebut terindikasi sebagai pekerja ilegal yang rentan menjadi korban perdagangan manusia dan tidak mendapat perlindungan negara.
“Sebanyak 5,4 juta anak bangsa kita tidak masuk dalam rekapitulasi perlindungan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Mereka menjadi korban karena tidak terdaftar sebagai pekerja migran resmi,” ujarnya.
Ia menilai kesenjangan data ini merupakan indikasi lemahnya sistem perlindungan dan pengawasan terhadap pekerja migran Indonesia, khususnya di sektor informal.
Penrad juga menyoroti kesenjangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang tidak .rlindungan terhadap pekerja informal.
Ia mencontohkan banyaknya kasus pekerja informal yang meninggal, tidak dibayar, atau menjadi korban penyiksaan.
“Pekerja migran informal seringkali menjadi korban eksploitasi. Undang-undang tersebut harus direvisi agar mereka juga mendapat perlindungan, karena bagaimanapun mereka adalah bagian dari anak bangsa,” ujarnya.
Baca juga: Kemlu: Akurasi Data Migrasi dan Kasus TIP Jadi Tantangan Besar
Baca juga: KP2MI: 70 Persen Korban TPPO adalah TKI Non Prosedural
Reporter: Juraidi
Redaktur: Riza Mulyadi
Hak Cipta © ANTARA 2024
