Suarainspiratif.com,
.
Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Syafi Djohan memberikan dukungan apapun keputusan yang diambil Presiden Prabowo Subianto. Foto/khusus
Saya yakin Pak Prabowo pasti akan taat dan berkomitmen kuat terhadap undang-undang. Saya juga yakin pemerintahan Pak Prabowo akan memperhatikan dan mendukung berbagai program pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat luas, termasuk infrastruktur, kesehatan dan pendidikan,” ujarnya, Rabu (4/12/2024).
Syafi Djohan mengatakan pemerintah harus mengantisipasi dampak kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang akan diterapkan mulai tahun 2025. Sejumlah kebijakan bisa dikeluarkan untuk menjaga roda perekonomian masyarakat tetap berjalan.
Misalnya saja insentif bagi usaha kecil dan mikro. Ini penting untuk menjaga perekonomian tetap bergerak, terutama di kalangan masyarakat bawah, ujarnya.
Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia akan mengenakan tarif PPN sebesar 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan tersebut telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPN dan diperkirakan akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional.
Langkah strategis ini diambil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kebijakan tersebut akan diikuti dengan langkah-langkah pendukung lainnya untuk menjaga stabilitas perekonomian.
“Kenaikan PPN menjadi 12% merupakan bagian dari ketentuan yang diatur dalam UU. “Ketika kebijakan ini diterapkan tentu berbagai alat pendukung yang menyertainya,” kata Airlangga Hartarto di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa, 4 November 2024.
Dengan kenaikan PPN, pemerintah menargetkan peningkatan pendapatan negara sebesar 6,4% pada tahun depan yakni menjadi Rp 2.996,9 triliun. Dari jumlah itu, Rp. 2.490,9 triliun berasal dari penerimaan pajak.
(cip)
