Suarainspiratif.com,
.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat membuka Munas Perempuan V di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (30/11/2024) malam. FOTO/RIANA RIZKIA
“Kemarin kita semua prihatin, pemilihan kepala daerah diwarnai politik uang, persaingan tidak sehat, dan berbagai macam evaluasi yang harus kita lakukan bersama-sama sebagai kekuatan bangsa,” kata Cak Imin saat membuka acara V Nasional Perempuan Nasional. Konferensi di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (30/11/2024) malam.
Cak Imin kemudian bercerita, dirinya pernah bertemu dan ngobrol dengan Calon Gubernur Riau yang diusung PKB Abdul Wahid.
“Tadi saya bertemu dengan pemenang Gubernur Riau, kemarin kita sampaikan ini serius, sulit memenangkan pilkada tanpa uang. Ini serius, demokrasi kita sedang mengalami pelemahan yang sangat parah karena masyarakat memilih karena uang,” katanya.
Menang jadi gubernur tanpa mengeluarkan uang berarti kita perlu mengevaluasi kritik kita terhadap Pilkada. Masih ada modal, sobat Abdul Wahid menang tanpa uang, lanjutnya.
Cak Imin kemudian mengungkapkan, di beberapa daerah, ada sejumlah pasangan calon yang rela mengeluarkan uang Rp300.000 untuk pemilih dalam survei tersebut.
“Hasil survei kalau pakai Rp 300.000 saja bisa diterima, kalau hanya 100.000 tidak diterima masyarakat. Karena lho Pak Wahid, bukannya Rp 300.000, mending uangnya jangan dikeluarkan karena memang tidak ada,” tuturnya.
Jadi tidak ada satu pun calon yang mengeluarkan uang Rp300.000, jadi siapa yang menang, siapa yang punya ide, lanjutnya.
Cak Imin mengaku sempat berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait maraknya praktik politik uang pada Pilkada Serentak 2024. Ia mengusulkan evaluasi sistem pemilu agar tidak memakan biaya mahal.
“Bagaimana kita memastikan pembelajaran dari pilkada kali ini dalam rangka perbaikan sistem dan penyempurnaan paket undang-undang pemilu dan hukum politik, undang-undang politik, termasuk dalam perbaikan agar tidak mengurangi kejayaan masyarakat sehat. kompetisi,” lanjutnya.
Presiden Prabowo, kata Cak Imin, mengungkapkan akan berkomitmen untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem dalam kontestasi politik di Indonesia. “Iya dia (kata Prabowo) mari kita sempurnakan melalui undang-undang,” ujarnya.
(abd)