Suarainspiratif.com,
Jakarta, . Indonesia – Gejolak terus menerus terus menimpa Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol usai mengumumkan darurat militer pada Selasa lalu. Setelah menerima rencana pemakzulan dari parlemen Majelis Nasional, Polisi Korea Selatan memutuskan untuk memeriksa Yoon, Kamis (5/12/2024).
Dalam pernyataannya, polisi Korea Selatan mengatakan Yoon akan menghadapi tuduhan pemberontakan setelah manuvernya. Berdasarkan hukum, pelanggaran semacam ini dapat mengakibatkan hukuman mati.
“Kami sedang menyelidiki Presiden Yoon atas tuduhan 'pemberontakan', sebuah kejahatan yang melampaui kekebalan presiden dan dapat dihukum mati, setelah pihak oposisi mengajukan pengaduan terhadap dia dan tokoh-tokoh penting lainnya yang terlibat,” kata pernyataan itu. AFP.
Sebelumnya, pada Selasa malam, Presiden Korea Selatan Yoon mengejutkan negaranya dengan mengumumkan darurat militer di TV. Dia mengatakan alasan penerapan ini adalah ancaman dari Korea Utara dan 'aktivitas anti-negara' yang dilakukan lawan politik dalam negeri.
Meski begitu, keputusan ini gagal 6 jam setelah diterapkan oleh Yoon. Hal ini disebabkan oleh keputusan 190 dari 300 anggota parlemen Majelis Nasional yang menolak keputusan tersebut.
Pada hari Kamis, parlemen Majelis Nasional Korea Selatan memulai langkah-langkah untuk menggulingkan Yoon. Mereka menuduh Yoon “melanggar konstitusi dan hukum” dan menuduh presiden berusaha menghindari penyelidikan atas dugaan tindakan ilegal yang melibatkan dirinya dan keluarganya.
Namun, sejumlah pejabat dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang mengusung Yoon, mengatakan bahwa meskipun ia telah menuntut Yoon meninggalkan partai karena 'darurat darurat militer yang tidak konstitusional', mereka akan memblokir mosi pemakzulan tersebut.
“Semua 108 anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat akan tetap bersatu untuk menolak pemakzulan presiden,” kata salah satu pejabat partai, Choo Kyung Ho.
Sementara itu, anggota parlemen lainnya, Kim Seung Won, mengatakan keputusan Yoon yang menerapkan darurat militer adalah kesalahan fatal yang 'tidak patut dimaafkan'.
“Ini kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Kejahatan yang tidak bisa, tidak bisa, dan tidak akan dimaafkan,” ujarnya.
Pemungutan suara pemakzulan sendiri akan digelar pada pukul 19.00 waktu setempat. Jika mosi tersebut disetujui, Yoon akan diskors sambil menunggu keputusan hakim Mahkamah Konstitusi. Jika hakim setuju, Yoon akan dimakzulkan dan pemilihan baru harus diadakan dalam waktu 60 hari.
Di sisi lain, dalam politik Korea Selatan, oposisi Partai Demokrat menguasai parlemen. Politisi dari partai tersebut telah berulang kali meminta pihak berwenang untuk menyelidiki sejumlah pelanggaran yang dilakukan Yoon, termasuk skandal istrinya, Kim Keon Hee, yang dituduh melakukan korupsi dan penyalahgunaan pengaruh, terutama karena dugaan menerima tas Dior dari seorang pendeta.
Selain itu, pada pekan ini, Partai Demokrat yang beroposisi memotong 4,1 triliun won (Rp 46 triliun) dari usulan anggaran pemerintahan Yoon sebesar 677,4 triliun won (Rp 7.600 triliun). Sayangnya hal ini tidak bisa diveto oleh presiden sehingga Yoon harus menerima pemotongan tersebut.
“Yoon diturunkan jabatannya menjadi presiden yang tidak berdaya dan dipaksa untuk memveto rancangan undang-undang yang disahkan oleh oposisi, sebuah taktik yang dia gunakan dengan frekuensi yang belum pernah terjadi sebelumnya.” kata pengamat dari Institut Studi Korea Universitas George Washington, Celeste Arrington, kepada BBC.
(untung/untung)
Artikel Berikutnya
Korea Selatan Mendadak Kekacauan Akibat Darurat Militer, Presiden di Ujung Ambang
