Suarainspiratif.com,
.
Plt Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Pembinaan Adwil Kementerian Dalam Negeri Edi Cahyono menjelaskan pentingnya peran kecamatan dalam pembangunan desa. Foto/khusus
Hal ini akan memudahkan camat dan pemangku kepentingan dalam menentukan langkah kebijakan sinkronisasi perencanaan pembangunan di desa berdasarkan permintaan (demand side).
Plt Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Pembinaan Adwil Kementerian Dalam Negeri Edi Cahyono menjelaskan, kecamatan mempunyai peran penting yakni mengintegrasikan perencanaan antara desa dan daerah. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri juga meningkatkan kapasitas aparatur camat.
Pelatihan bagi camat ini merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Ada lima komponen yang terlibat dalam program ini, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Bappenas. “Ada 9 modul yang diajarkan kepada camat,” ujarnya, Jumat (29/11/2024).
Edi menambahkan, dengan adanya pelatihan ini, aparatur kecamatan diharapkan mampu menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan yang tidak bersifat administratif semata. Di sisi lain, aparatur kecamatan mempunyai kedalaman yang cukup besar.
Dengan demikian, koordinasi, konsolidasi, dan kerja sama lintas sektor dalam pelayanan dasar desa akan semakin kuat. Selain itu, pembangunan dan perencanaan desa menjadi lebih sinkron.
Diharapkan output dari program tersebut dapat tercapai, yaitu peningkatan kualitas belanja desa terkait pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, sosial dan kependudukan, jelasnya.
Sebelumnya, Edi mengatakan, ada 1.007 kecamatan di 60 kabupaten/kota dari 10 provinsi yang mengikuti pelatihan P3PD. Sepuluh provinsi tersebut adalah Sumatera Utara (Sumut), Aceh, Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Timur (Kaltim), Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Selatan (Sulsel), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
“1.007 kecamatan yang terdiri dari unsur aparatur kecamatan, UPT Pendidikan, UPT Kesehatan sebagai pemberi pelayanan dasar menjadi substansi sasarannya,” ujarnya.
Materi pelatihan bagi camat meliputi sistem perencanaan pembangunan desa, pembangunan daerah, pelayanan dasar, Standar Pelayanan Minimal (SPM), data pelayanan dasar, dan Sistem Informasi Data.
(cip)
