Suarainspiratif.com,
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat pinjaman dari Bank Dunia senilai 353 juta dolar AS atau setara Rp5,72 triliun dengan kurs 16.210 rupiah per Januari 8 Tahun 2025, untuk mendukung program agraria dan tata ruang di Indonesia.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Jakarta, Rabu mengatakan, secara keseluruhan Bank Dunia memberikan pinjaman sebesar 658 juta dolar AS atau setara Rp10,66 triliun.
Pinjaman tersebut akan berlaku selama lima tahun untuk tiga kementerian, yakni Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dari situ ATR/BPN mendapat 353 juta dolar AS, kata Nusron saat ditemui usai rapat terbatas dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Daerah (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Nusron menjelaskan, anggaran yang diperoleh akan difokuskan untuk mendukung sejumlah program prioritas Kementerian ATR/BPN. Salah satu program yang menjadi perhatian utama adalah penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang merupakan langkah penting dalam pengelolaan ruang dan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Baca juga: Menteri ATR: PNBP Jasa Pertanahan 2024 Capai Rp 2,9 Triliun
Selain itu, penyusunan peta kadaster bertujuan untuk mendokumentasikan secara detail status dan kepemilikan tanah.
Pemetaan dan pendaftaran tanah adat juga merupakan bagian dari program yang direncanakan, untuk memastikan hak atas tanah adat dan tanah adat tercatat secara jelas dan sah.
Pemetaan lahan yang belum memiliki peta juga akan menjadi fokus utama, terutama untuk batas-batas yang berbatasan dengan hutan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih atau konflik batas antara lahan hutan dengan lahan lainnya, sehingga pengelolaan lahan dapat dilakukan dengan lebih baik.
Tak hanya itu, pemetaan juga akan melibatkan kawasan transmigrasi untuk menghindari benturan dengan lahan yang telah diperuntukkan bagi program transmigrasi. Hal ini untuk memastikan setiap program pembangunan dan pengelolaan lahan dapat berjalan terkoordinasi dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Khususnya untuk pemetaan lahan-lahan yang belum ada petanya. Terutama batas-batasnya dengan hutan agar tidak sering terjadi tabrakan. Tadi kita masuk kembali batas-batasnya dengan transmigrasi agar tidak bertabrakan dengan lahan transmigrasi, jelasnya.
Baca juga: Menteri Nusron Minta Pejabat BPN Jawab Tantangan Birokrasi Modern
Terakhir, anggaran tersebut juga akan dialokasikan untuk pengembangan dan pembentukan sistem informasi pertanahan yang lebih modern.
Sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses administrasi pertanahan serta mendukung transparansi dan keakuratan data pertanahan di seluruh Indonesia.
Dengan berbagai program tersebut diharapkan permasalahan pertanahan dapat terselesaikan dengan lebih efektif dan efisien.
“Pemetaan dan pendaftaran tanah adat dan adat agar tidak terjadi masalah. Lalu sistem informasi pertanahan. Itu saja,” tambah Nusron.
Wartawan: Muhammad Harianto
Redaktur: Edy Sujatmiko
Hak Cipta © ANTARA 2025
