Suarainspiratif.com,
Jakarta (ANTARA) –
“Bansos itu utamanya untuk masyarakat miskin. Ada tiga tingkatan untuk seluruh masyarakat miskin. Jadi ini yang menjadi prioritas Pemerintah,” ujarnya di Jakarta, Sabtu malam.
Muhaimin menjelaskan, anggaran pemerintah untuk penyaluran bansos menjadi bantalan bagi masyarakat yang memenuhi ketiga kriteria tersebut.
Jadi kalau ada anggaran pemerintah, maka bansos menjadi bantalan untuk mengantisipasi ancaman kehidupan masyarakat, ujarnya.
Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat berupaya meningkatkan dana bantuan sosial untuk memberdayakan masyarakat miskin, melalui efisiensi dan perampingan program dalam APBN.
Meski belum diputuskan angka pasti penambahan dananya, namun langkah ini diharapkan dapat meningkatkan alokasi bantuan sosial untuk membantu masyarakat ekonomi lemah menjadi lebih produktif, kata Muhaimin.
Dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 di Bogor pada 7 November 2024, Menko Muhaimin Iskandar berharap dapat memperoleh alokasi dana bansos sebesar Rp 100 triliun pada tahun 2025.
“Kita berharap ini berhasil dan paling tidak kita doakan di tahun 2025 ada tambahan bansos. Mudah-mudahan bisa mencapai Rp 100 triliun,” ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah mengubah paradigma bantuan sosial menjadi program pemberdayaan yang menyasar 8,3 persen penduduk Indonesia atau setara dengan 23-24 juta jiwa. Sekitar 2,3 juta orang masuk dalam kategori sangat miskin.
Bentuk program pemberdayaan tersebut berupa pelatihan, akses permodalan, penciptaan pasar, peningkatan kelas UMKM, peningkatan kelas pelaku ekonomi masyarakat terutama ketersediaan bahan baku produksi.
Baca juga: Menko Muhaimin dorong efisiensi APBN untuk menambah dana bansos
Baca juga: Pemprov Lampung siapkan 1.800 paket bantuan sosial untuk masyarakat rentan
Wartawan : Donny Aditra
Redaktur: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2024
