Suarainspiratif.com,
Ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat
Pontianak (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) dan Komisi V DPR RI menggelar pembahasan intensif membahas rencana percepatan pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kalimantan Barat, termasuk rencana pembangunan duplikasi jembatan dan jalan tol Kapuas II. di Kalimantan Barat.
“Hari ini kami melaksanakan kunjungan kerja di Kalimantan Barat yang melibatkan berbagai mitra kerja Komisi V antara lain Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, BMKG, dan Basarnas. Agenda ini tidak hanya membahas capaian pembangunan , namun juga diakhiri dengan kunjungan lapangan untuk memantau kondisi infrastruktur di Kalimantan Barat,” kata Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus di Sungai Raya, Sabtu.
Baca juga: Masjid Negara di IKN Siap Tampung Ribuan Jamaah Salat Idul Fitri 2025
Lasarus menekankan pentingnya infrastruktur yang baik untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, pihaknya akan mengkaji usulan Pemprov Kalbar, termasuk pembangunan jembatan baru atau duplikasi Jembatan Kapuas II untuk mengatasi kemacetan lalu lintas.
Lasarus juga menyebutkan perlunya peningkatan konektivitas jalan tol mulai dari Jembatan Kapuas II hingga Monumen Alianyang agar lebih optimal. Selain itu, ia menyoroti pentingnya evaluasi terhadap pelabuhan Dwikora yang terletak di tengah kota, karena berdampak pada arus bongkar muat dan pendangkalan sungai.
Komisi V DPR RI berkomitmen mendukung program-program strategis di Kalimantan Barat, mengingat provinsi ini mempunyai peran besar dalam pertumbuhan perekonomian nasional.
“Ketersediaan infrastruktur yang baik menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Lasarus.
Dalam pertemuan tersebut, Pj Gubernur Kalbar Harisson melaporkan langkah antisipatif pemerintah daerah menghadapi libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Langkah-langkah tersebut meliputi koordinasi lintas lembaga, ketersediaan bahan pokok, dan kesiapan pelayanan publik untuk menjamin kelancaran transportasi dan keselamatan masyarakat.
Baca juga: Strategi Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Swasembada Pangan
“Kami pastikan adanya sinergitas antara pemerintah daerah, TNI/Polri dan pihak swasta agar situasi tetap aman dan nyaman bagi masyarakat selama libur panjang,” kata Harisson.
Harisson menjelaskan kondisi jalan dan jembatan di Kalimantan Barat saat ini. Dari total panjang jalan provinsi sepanjang 1.530,4 km, 61,60 persen dalam kondisi baik, dan 38,41 persen memerlukan perbaikan. Sedangkan dari 1.144 unit jembatan, sebanyak 943 unit (82,43 persen) masih berstruktur kayu dengan kondisi rusak ringan hingga berat.
“Program prioritas kami adalah pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan pengembangan kawasan ekonomi strategis. Kami juga fokus pada sektor pariwisata yang membutuhkan dukungan sarana dan prasarana,” ujarnya.
Ia mengapresiasi upaya Komisi V DPR RI dalam mengatasi kerusakan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan mengharapkan dukungan terus untuk percepatan pembangunan.
Harisson berharap kunjungan kerja ini akan menghasilkan solusi konkrit untuk mempercepat pembangunan di Kalbar. “Program pembangunan daerah yang didukung APBN dan APBD memerlukan dukungan penuh DPR RI dan kementerian terkait,” ujarnya.
Baca juga: PU siapkan infrastruktur air, dukung percepatan swasembada pangan
Wartawan: Rendra Oxtora
Redaktur: Sambas
Hak Cipta © ANTARA 2024