Suarainspiratif.com,
Jakarta, . Indonesia – Ada beberapa poin yang menjadi pembahasan dalam revisi UU Minerba. Salah satunya terkait aturan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Organisasi Masyarakat Keagamaan. Perguruan Tinggi hingga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Sekjen Perhapa Resvani mengatakan pertambangan bukanlah industri publik, sangat padat modal, teknis dan kerja. Sehingga kesalahan operasional bisa berakibat fatal bagi para penambang. Namun jika undang-undang tersebut memang sudah diputuskan, Resvani meminta hal ini harus dikawal bagaimana aspek teknisnya agar praktik penambangan yang baik dan disarankan untuk membuat aturan turunannya.
Sementara Komisi VI DPR Herman Khaeron mengatakan revisi UU Minerba untuk mengakomodir keinginan negara atas pembagian sumber daya bisa diberikan kepada pihak lain.
Simak selengkapnya dialog Andi Shalini bersama Komisi VI DPR Herman Khaeron dan Sekjen Perhapi Resvani dalam Closing Bell Program . Indonesia, Selasa (21/1/2025).
