Proyek Infrastruktur Legislatif Ikn akan dilelang pada Februari 2025

Redaksi

Suarainspiratif.com,

Jika semuanya berjalan dengan baik, pelelangan untuk proyek pengembangan infrastruktur legislatif dan peradilan di Kota Nusantara akan diadakan pada bulan Februari 2025

PASER PASER UTARA PASER (Antara) – Proyek Pengembangan Infrastruktur Legislatif dan Yudisial di ibukota Kepulauan di Distrik Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bernilai sekitar IDR 11,2 triliun, akan dielang pada Februari 2025.

“Jika semuanya berjalan dengan baik, pelelangan untuk proyek -proyek pengembangan infrastruktur legislatif dan peradilan di Kota Nusantara akan diadakan pada bulan Februari 2025,” kata kepala gugus tugas pengembangan ibukota Nusantara Danis Hidaya Sumadilaga di Sepaku, Penajam Paser Utara, Minggu.

“Dana untuk pengembangan infrastruktur legislatif dan peradilan diperkirakan sekitar IDR 11,2 triliun,” katanya.

Kontrak untuk pembangunan Proyek Pengembangan Area Legislatif dimulai pada tahun 2025, sehingga target Presiden Prabowo Subianto adalah bahwa pada tahun 2028 Kota Nusantara akan menjadi modal politik dapat direalisasikan.

“Kami telah berusaha selama tiga tahun untuk memiliki daerah legislatif dan peradilan yang dibangun. Kepala negara mengatakan bahwa Kota Nusantara siap selesai modal politik Pada tahun 2028, “jelasnya.

Kepala negara mengevaluasi desain sedikit, ia melanjutkan, terutama bangunan sesi pleno di gedung legislatif sehingga mencerminkan identitas negara.

Akselerasi penting pengembangan Kota Nusantara 2025-2028, yaitu sektor legislatif dan peradilan, termasuk kantor, tempat tinggal untuk pejabat dan fasilitas pendukung lainnya.

Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sepakat untuk mengalokasikan IDR 48,8 triliun dalam 2025 Pendapatan Negara dan Anggaran Pengeluaran (APBN) untuk mempercepat pengembangan ini.

Konstruksi wilayah legislatif dan peradilan akan dilakukan dari tahun 2025 hingga 2028, katanya, mulai dari menentukan implementasi, filosofi, dan desain.

“Kami juga membangun tempat tinggal untuk pejabat legislatif dan yudisial, serta infrastruktur pelengkap lainnya,” katanya.

Area legislatif dan yudisial akan melengkapi area eksekutif yang saat ini terus dibangun, menargetkan pejabat eksekutif, legislatif dan yudisial untuk memiliki kantor di ibu kota baru Indonesia pada tahun 2028, menurut Danis Hidayat Sumadilaga.

Baca juga: IKN Development mendorong pertumbuhan kinerja Pelindo Regional 4 Tarakan

Baca Juga: Ketua MPR: IKN Development adalah “di trek”

Baca juga: BASUKI: IDR 48,8 triliun dana untuk menjadikan Ikn modal politik

Baca Juga: Pemerintah Mempersiapkan Pusat Pelatihan Bakat Digital di IKN

Reporter: Bagus Purwaniawan/Muhammad Solih Januar yang nyaman
Editor: dan Salim
Hak Cipta © Antara 2025

Also Read

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Ikuti kami :

Tags

sby