Suarainspiratif.com,
Jakarta, . Indonesia – Rencana pemerintah menghentikan pembangunan proyek jalan tol yang masih dalam tahap perencanaan menuai reaksi investor. Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) melalui Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia Kris Ade Sudiyono mengatakan, upaya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menghentikan sementara pembangunan jalan tol menjadi domain pemerintah.
“Perencanaan jaringan jalan yang belum diprioritaskan, mungkin itu istilahnya ditunda. Jadi kita lihat dari pernyataan pemerintah yang memprioritaskan, sehingga perencanaan jaringan jalan yang dibutuhkan masyarakat perlu diprioritaskan. Padahal saat ini Ada beberapa ruas jaringan jalan yang masuk dalam perencanaan sambung Kementerian Pekerjaan Umum,” kata Kris kepada . Indonesia, Kamis (9/1/2025).
Salah satu alasan pemerintah berencana menghentikan pembangunan jalan tol adalah karena sumber pendanaan. Padahal, Kris menyebut dana pembangunan tol tersebut berasal dari investor sendiri. Sehingga anggapan terhentinya pembangunan jalan tol karena keterbatasan anggaran dirasa tidak tepat.
“Kita lihat semua pembangunan jalan tol menggunakan penyertaan badan usaha. Jadi kalau anggaran pemerintah menjadi domain kendala, bukankah saat ini digunakan untuk membangun jalan tol investor dengan kemitraan badan usaha? Jadi tidak menggunakan APBN. ,” kata Kris.
“Sektor fiskal yang sempit memunculkan inisiatif kolaboratif dengan mengundang badan usaha, karena keterbatasan kita selalu terbatas sehingga muncul investor. Jika proyek tersebut layak dan dibutuhkan masyarakat, perencanaan jaringan jalan harus menjadi prioritas,” lanjutnya.
Jadi kalau sudah masuk perencanaan dan sudah dilakukan uji kelayakan akan dilanjutkan, termasuk jalan yang sudah masuk konstruksi juga akan dilanjutkan. Terutama jalan yang sudah memasuki tahap operasional.
“Kami investor terlibat dalam perencanaan jalan yang ditawarkan kepada investor. Jadi kami belum terlibat dan kami mendorong perencanaan jaringan jalan dilakukan oleh kementerian, bukan kami,” kata Kris.
Tahapan perencanaan menjadi kewenangan pemerintah, sehingga pemerintah mempunyai hak dan kewajiban ketika memetakan jaringan jalan. Padahal, jaringan jalan tersebut tidak hanya jalan tol saja, namun juga integrasi moda transportasi lain seperti pengembangan wilayah, padahal jika hanya mengandalkan jaringan tol maka hanya akan sepotong-sepotong.
“Pemerintah punya kemampuan perencanaan, sedangkan investor hanya melihat dari perspektif jalan tol,” kata Kris.
Sebelumnya, Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Unsur Stakeholder Sony Sulaksono Wibowo mengatakan pembangunan proyek jalan tol yang belum berjalan akan ditunda.
Sebenarnya ada beberapa yang masih dikaji,” kata Anggota Elemen Stakeholder Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Sony Sulaksono Wibowo di ASTRA Infra Group Nataru 2024/2025. Media Gathering di Amanaia Menteng, Jakarta, Selasa (17/12/2024).
“Jalan Tol yang saat ini masih dilelang seperti Gilimanuk-Mengwi, kemudian Tol Getaci masih berjalan. Beberapa ruas tol yang sedang dibangun masih berjalan,” ujarnya.
(dce)
Artikel Berikutnya
Hanya 10,8 Km, Kapan Tol Tangerang & Tangsel Terkoneksi 100%?