Suarainspiratif.com,
Jakarta, . Indonesia – Asosiasi Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sepenuhnya mendukung langkah -langkah pemerintah dalam memperbaiki sistem perdagangan gas LPG 3 kg. Mengingat, sejauh ini distribusi LPG bersubsidi belum tepat sasaran.
Sekretaris Jenderal Badan Manajemen Pusat Hipmi (BPP), Anggawira menekankan bahwa langkah ini penting untuk memastikan bahwa subsidi LPG tepat sasaran dan mengurangi kebocoran yang telah terjadi.
“Ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa subsidi benar -benar diterima oleh orang -orang yang berhak dan mengurangi potensi kebocoran yang merugikan negara,” kata Anggawira dalam sebuah pernyataan tertulis, Selasa (4/2/2025).
Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), anggaran subsidi LPG 3 kg yang mencapai Rp 50 triliun per tahun masih belum sepenuhnya ditargetkan. Kondisi ini menyebabkan potensi kehilangan negara yang signifikan.
Oleh karena itu, mulai 1 Februari 2025, pemerintah memberlakukan kebijakan pembelian LPG 3 kg hanya dapat dilakukan di pangkalan resmi Pertamina.
Anggawira menyatakan bahwa HIPMI siap mendukung langkah -langkah pemerintah dalam memastikan implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik. Dia menekankan bahwa peningkatan sistem perdagangan LPG harus dilakukan secara menyeluruh, baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
Sebagai bagian dari solusi, HIPMI mengusulkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan sistem distribusi LPG bersubsidi. Dalam jangka pendek, HIPMI menyoroti perlunya meningkatkan pengawasan distribusi 3 kg LPG dengan melibatkan pejabat penegak hukum dan masyarakat.
“Pengawasan yang lebih ketat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan dalam distribusi 3 kg LPG. Selain itu, sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat harus ditingkatkan sehingga mereka memahami pentingnya membeli LPG di pangkalan resmi,” Anggawira dikatakan.
Untuk jangka menengah, HIPMI mendorong percepatan pembangunan jaringan gas kota untuk mengurangi ketergantungan pada LPG 3 kg. Selain itu, mengoptimalkan penggunaan kompor listrik dengan insentif bagi masyarakat juga dianggap sebagai langkah penting.
“Kami melihat bahwa solusi jangka menengah harus mencakup energi alternatif yang lebih efisien dan berkelanjutan, seperti jaringan gas kota dan penggunaan kompor listrik. Ini akan membantu mengurangi konsumsi LPG bersubsidi secara bertahap,” tambahnya.
Sementara itu, dalam jangka panjang, HIPMI mengusulkan bahwa subsidi LPG 3 kg ditransfer ke subsidi langsung kepada penerima yang berhak melalui mekanisme yang transparan dan bertanggung jawab. Selain itu, digitalisasi distribusi LPG juga dianggap penting untuk memastikan sistem yang lebih efisien dan terkontrol.
“Kami berharap pemerintah dapat menerapkan subsidi langsung untuk orang -orang yang benar -benar membutuhkannya. Selain itu, digitalisasi dalam distribusi LPG dapat menjadi solusi untuk mengawasi aliran distribusi dan memastikan bahwa subsidi tepat sasaran,” katanya.
Sebagai organisasi yang menampung pengusaha muda, HIPMI siap berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan kebijakan ini berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami percaya bahwa dengan sinergi yang baik antara pemerintah, dunia bisnis, dan masyarakat, masalah ini dapat diselesaikan. HIPMI akan terus berkontribusi dalam kebijakan pendukung yang mendukung kepentingan rakyat dan ekonomi nasional,” Dia menyimpulkan.
(PGR/PGR)
Artikel berikutnya
Video: Meskipun dia melewati kuota, pemerintah tidak membatasi pembelian 3 kg LPG