Suarainspiratif.com,
.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof Sri Yunanto. FOTO/IST
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof Sri Yunanto menjelaskan, sistem demokrasi yang dianut Indonesia mensyaratkan toleransi terhadap perbedaan. Menurutnya, Pilkada bukan sekadar ajang pemilihan pemimpin, tapi juga bentuk penghormatan terhadap keberagaman yang menjadi pilar persatuan bangsa.
“Siapa pun yang terpilih akan menjadi pemimpin bagi semua, bukan hanya bagi pemilihnya. Oleh karena itu, ujaran kebencian, penyerangan terhadap kelompok lawan, atau eksploitasi perbedaan untuk kepentingan negatif harus dihindari. Perbedaan adalah hal yang wajar, karena merupakan bagian dari demokrasi kita dan keberagaman,” kata Sri Yunanto, Sabtu (30/11/2024).
Ia menekankan pentingnya menjaga semangat kebersamaan sebelum, saat, dan pasca pilkada. Pihak yang menang tidak boleh sombong, dan pihak yang kalah harus rendah hati. Diperlukan sikap keterbukaan hati dalam menerima hasil pemilu bagi seluruh partai pesaing.
Perbedaan latar belakang, termasuk agama, suku, dan afiliasi politik, menurut Yunanto, merupakan pemberian yang patut dipandang sebagai kekayaan bangsa. Perbedaan merupakan keniscayaan dan unsur keindahan yang memperkaya kehidupan bersama. Namun, dia mengingatkan agar perbedaan tersebut tidak dimanfaatkan untuk menyerang pihak lain dengan retorika negatif.
“Boleh membawa identitas suku, agama, atau politik, tapi tidak boleh ada narasi yang merendahkan kelompok lain. Dalam demokrasi, setiap suara dihormati, dan setiap perbedaan harus menjadi jembatan untuk memperkuat persatuan,” ujarnya.
Menyikapi dinamika politik di media sosial yang kerap dipenuhi narasi intoleran, Yunanto mengimbau masyarakat lebih dewasa dalam berperilaku. Pengamat kebijakan publik ini menyatakan, media sosial bisa menjadi alat untuk mempererat persatuan jika digunakan secara bijak.
Narasi kebencian dan provokasi tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam keharmonisan bangsa. Ia mengajak masyarakat menjaga kesopanan dalam berkomunikasi, terutama saat membahas isu politik. Jangan jadikan perbedaan pilihan politik menjadi alasan permusuhan.
Usai Pilkada, Yunanto berharap semua pihak bisa menerima hasil pemilu dengan baik. Jika ada yang merasa dirugikan, ia mengingatkan bahwa sistem demokrasi Indonesia menyediakan jalur hukum yang adil untuk menyelesaikan perselisihan. Apabila ada pihak yang tidak puas dengan hasil yang diputuskan, sampaikan ke Bawaslu atau ajukan ke Mahkamah Konstitusi, agar berjalan pada jalur yang benar.