Suarainspiratif.com,
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah berupaya mempercepat swasembada pangan sebagai fokus utama Astacita dan Program Cepat Hasil Terbaik (PHTC) yang harus segera diwujudkan untuk memenuhi konsumsi pangan masyarakat.
Sejumlah pertimbangan mendorong upaya percepatan swasembada pangan sebagai program krusial. Dari aspek global, swasembada pangan harus dipercepat mengingat kondisi perubahan iklim yang semakin berfluktuasi, berlarut-larutnya perang Israel-Palestina dan Rusia-Ukraina yang merusak rantai pasok pangan global, serta peningkatan populasi global yang berdampak buruk terhadap perekonomian global. diperkirakan akan mencapai 10 miliar orang dalam beberapa dekade mendatang, sehingga memerlukan tambahan 56 persen produksi pangan. Kondisi global ini berisiko menimbulkan krisis pangan global.
Dari sisi dalam negeri, percepatan swasembada pangan sangat diperlukan untuk mendukung program makan gratis bergizi bagi pelajar, anak balita, dan ibu hamil. Program ini menyasar lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada tahun 2029.
Dalam jangka panjang, Indonesia juga akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 dimana penduduk usia produktif mendominasi struktur usia penduduk. Hal ini tentunya memerlukan penguatan ketahanan pangan guna memenuhi peningkatan konsumsi pangan akibat bonus demografi.
Melihat kondisi tersebut, Pemerintahan Prabowo-Gibran mengambil sejumlah langkah untuk mempercepat swasembada pangan. Dari sisi anggaran, Pemerintah melakukan reprioritas anggaran yang mencakup kegiatan swasembada pangan beras sebesar Rp23,61 triliun dan mendukung program pangan bergizi sebesar Rp413,67 miliar.
Langkah selanjutnya adalah rencana penggarapan sawah seluas 2,3 juta hektar, termasuk optimalisasi lahan basah (pengolahan) pembuatan sawah baru, serta normalisasi irigasi tersier, primer, dan sekunder di wilayah yang sudah ada.
Selain itu, pemerintah juga melanjutkan program tersebut perkebunan makanan atau kawasan sentra produksi pangan. Kawasan makanan berperan penting dalam menjadikan ketahanan pangan nasional berkelanjutan dan sekaligus terwujud pusat distribusi pangan ke wilayah-wilayah di Indonesia.
Kebijakan-kebijakan di atas tentunya perlu ditindaklanjuti dengan sejumlah strategi untuk mewujudkannya, salah satunya adalah strategi pembangunan infrastruktur sebagai komponen utama keberhasilan percepatan swasembada pangan.
Lalu bagaimana strategi pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah untuk mewujudkan percepatan swasembada pangan nasional?
Pembangunan dan rehabilitasi irigasi
Strategi pembangunan infrastruktur yang pertama kali dilaksanakan adalah pembangunan dan rehabilitasi irigasi. Prasarana irigasi berperan penting dalam menyalurkan air dari bendungan, waduk dan waduk ke sawah petani.
Untuk mencapai hal tersebut, sejumlah kebijakan telah disiapkan, antara lain pembangunan 10.000 hektar (ha) dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 45.000 ha. Salah satu cara untuk mengembangkan irigasi adalah dengan membangun jaringan irigasi Semantok Kiri di Nganjuk, Jawa Timur.
Pembangunan jaringan irigasi ini berupaya menghubungkan sumber air dari Bendungan Semantok dengan sawah milik petani. Bendungan tersebut saat ini mengairi 1.906 ha lahan pertanian.
Bendungan Semantok berkapasitas 23 juta meter kubik (m3) bersumber dari Sungai Semantok dengan luas cekungan 365 ha. Bendungan ini diresmikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada bulan Desember 2022 dan memberikan manfaat setelah 2 tahun musim tanam, bahkan saat musim kemarau.
Namun untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung Jawa Timur sebagai keranjang pangan nasional, maka perlu dibangun saluran irigasi Semantok Kiri pada tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp 67 miliar.
Harapannya, dengan dibangunnya jaringan irigasi Semantok Kiri akan ada tambahan lahan pertanian beririgasi seluas 499 hektare sehingga upaya mendukung Jawa Timur sebagai keranjang pangan dapat tercapai.
Selain membangun irigasi baru, Pemerintah juga berupaya merehabilitasi jaringan irigasi yang sudah ada, salah satunya dengan melakukan modernisasi irigasi.
Daerah Irigasi (DI) Siman di Jombang, Jawa Timur, dapat menjadi contoh bagaimana modernisasi dengan menggunakan teknologi dan digitalisasi dapat mengotomatisasi pintu air serta mengatur ketinggian dan distribusi air irigasi.
Daerah pelayanan irigasi DI Siman-Serinjing yang telah dimodernisasi dan didigitalkan seluas 4.525 ha melayani Kabupaten Kediri dan Jombang. Tujuan dari modernisasi sendiri adalah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi daerah irigasi sehingga air dapat terdistribusi secara adil dan merata pada lahan pertanian.
Modernisasi DI Siman memberikan manfaat berupa peningkatan indeks penanaman (IP) dari 237 persen menjadi 260 persen. Selain itu, produksi padi dan palawija juga meningkat dari 50.500 ton menjadi 62.000 ton.
Redaktur: Achmad Zaenal M
Hak Cipta © ANTARA 2024