Suarainspiratif.com,
Jakarta, . Indonesia – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menekankan pentingnya pemberantasan aktivitas Penambangan Tanpa Izin (PETI) alias penambangan liar. Pasalnya, kegiatan PETI di Indonesia masih marak.
Menurut Erick, Indonesia akan diuntungkan jika penambangan liar bisa diberantas tuntas. Mengingat selain merugikan dari segi lingkungan hidup, kegiatan tersebut juga merugikan dari segi penerimaan negara.
“Pengaruh penambangan liar harus diberantas. Kita selalu memberikan semangat kepada teman-teman di DPR, Kejaksaan, KPK, Polri. Yang penting transparan, negara juga diuntungkan. Kalau terdeteksi semua akan bayar pajak. ,” ujarnya pada acara Strategi Hilirisasi dan Industrialisasi MINDialogue. Kunci Indonesia Emas 2045, Kamis (9/1/2025).
Erick lantas curiga dengan keberadaan smelter di negara tetangga, terutama terkait asal pasokan bahan bakunya. “Kami tidak tahu bahan bakunya dari mana, mungkin dari kami,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan terdapat sekitar 2.000 titik kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) atau tambang ilegal yang tersebar di seluruh Indonesia.
Direktur Teknik & Lingkungan Hidup Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Hendra Gunawan menjelaskan kegiatan tersebut menimbulkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah.
“Perkiraan berapa kerugian dari kegiatan PETI yang kita identifikasi, ada 2000 titik dengan kerugian yang cukup besar ya triliunan yang bisa kita hemat jika PETI bisa ditangani dengan lebih baik,” kata Hendra.
Hendra menjelaskan, penambangan liar tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menimbulkan beban kerusakan lingkungan yang besar sehingga memerlukan biaya reklamasi yang tidak sedikit.
“Dari aspek rekayasa lingkungan pertambangan, salah satu permasalahannya adalah reklamasi. Kita sudah menetapkan standar ganti rugi per hektar dari perusahaan yang nominalnya beberapa ratus juta. Bisa dibayangkan kerugian lingkungan di kawasan itu cukup besar,” katanya.
Ia menambahkan, upaya preventif sebenarnya terus dilakukan untuk menghadapi aktivitas PETI. Salah satunya melalui kerja sama dengan Kejaksaan Agung dalam menindak penambangan ilegal serta kerja sama strategis dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aliran dana dari kegiatan PETI.
(pgr/pgr)
Artikel Berikutnya
Bersiap! Pemerintah Bentuk Dirjen Baru Pemberantasan Tambang Ilegal
