Suarainspiratif.com,
Jakarta, . Indonesia – Pemerintah memutuskan untuk sementara waktu menghentikan distribusi bantuan beras dan pasokan padi -padi rendah dari harga makanan (SPHP) pada bulan Januari dan Februari 2025. Keputusan tiba -tiba ini diambil untuk memprioritaskan penyerapan biji -bijian dan beras dari petani oleh bulog perum.
Ini disampaikan secara langsung oleh kepala Badan Makanan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi ketika bertemu di Kompleks Parlemen, Selasa (4/2/2025).
Arief mengatakan bahwa pemerintah telah menggeser anggaran Rp16,6 triliun ke bulog untuk memperkuat penyerapan gandum dan beras petani. Dana ini sebelumnya dialokasikan untuk berbagai program bantuan makanan, termasuk stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).
“Untuk saat ini, Januari dan Februari kita berhenti. Sehingga kita bisa mendorong harga gandum pada petani bisa naik. Jadi perintah presiden tegas (beras dan butiran petani) harus diserap. Pemerintah yang bertanggung jawab atas makanan Telah setuju RP16,6 triliun.
Dengan alokasi anggaran ini, bulog diharapkan untuk menyerap 3 juta ton padi yang setara untuk menjaga stabilitas harga di tingkat pertanian. Langkah ini juga diambil untuk memastikan bahwa harga gandum tidak turun selama musim panen.
Ketika ditanya tentang nasib bantuan makanan dan SPHP di masa depan, Arief menekankan, keputusan ini bukan hanya penundaan, tetapi juga transfer fokus anggaran.
“Tidak ada (bantuan makanan dan SPHP) untuk sementara waktu. Anggaran Rp16,6 triliun memasuki bulog untuk menyerap biji -bijian dan beras. Sekarang prioritasnya adalah menyerap beras dan biji -bijian petani. Jangan biarkan harga gandum mereka jatuh , “katanya.
Menurut Arief, penghentian bantuan makanan sementara juga bertujuan untuk mendorong harga gandum di tingkat pertanian meningkat, terutama pada bulan -bulan awal tahun ketika harga biasanya tinggi.
Dengan menghentikan bantuan makanan untuk sementara waktu, orang -orang yang dulu menerima bantuan dari pemerintah mungkin merasakan dampaknya. Namun, pemerintah yakin bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mempertahankan kesejahteraan petani dan menstabilkan pasokan makanan di masa depan.
Arief juga menambahkan bahwa keputusan ini telah disepakati bersama oleh Menteri Koordinasi untuk Ekonomi, Menteri Pertanian, dan Menteri Perdagangan. “Poin di sektor makanan telah setuju. Rp. 16,6 triliun telah diputuskan untuk penyerapan gandum dan petani padi,” pungkasnya.
(DCE)
Artikel berikutnya
Bulog diminta untuk bergerak cepat, ternyata inilah penyebabnya